Selasa, 16 November 2010

Keppres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

  1. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  2. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, per lu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang
  3. terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat :
    1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    1. 3 . Peraturan Pemer intah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
    2. 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mi lik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian dan Istilah
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
  1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
  2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D /I.
  4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang ber tugas mengembangkan dan merumuskan kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
  7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
  8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
  10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahl ian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

  1. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audi t, reviu, evaluas i, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
  3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
  4. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
  5. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
  6. Peker jaan Konstruks i adalah seluruh peker jaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
  7. Jasa Konsul tans i adalah jasa layanan profes ional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piki r ( brainware).
  8. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampi lan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
  9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
  10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
  11. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya di rencanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
  13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
  14. Pelelangan Umum adalah metode pemi l ihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua peker jaan y ang dapat di ikut i ol eh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
  15. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
  16. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  17. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  18. Seleks i Umum adalah metode pemi l ihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
  19. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  20. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi ter tentu yang harga/biayanya t idak dapat di tetapkan berdasarkan Harga Satuan.
  21. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memper lombakan Barang/benda ter tentu yang t idak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
  22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  23. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
  24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah....
  25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kr i ter ia Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  26. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak ber s y ar at (unconditional) , y ang di k eluark an oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
  27. diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  28. Pengadaan secara elekt ronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/ Jas a y ang di laksanak an dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah uni t ker ja K/ L/D/ I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
  29. E- Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
  30. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
  31. E-Purchasing adalah tata cara pembel ian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
  32. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang system informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a. Pengadaan Barang/Jasa di l ingkungan K/L/D/I yang
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber
dari APBN/APBD.
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank
Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha
M i l i k N e g a r a / B a d an Us ah a M i l i k D a e r ah y a ng
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada
APBN/APBD.
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , mencakup
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari pinjaman atau hibah dalam neger i yang
diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian
atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 9 -
d.
(4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini
dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi
pember i Pinjaman/Hibah Luar Neger i , para pihak dapat
menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.
Pasal 3
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
a. Swakelola; dan/atau
b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini
meliputi:
a . Bar ang;
b . Pekerjaan Konstruksi;
c . Jasa Konsultansi; dan
d . Jasa Lainnya.
BAB II
TATA NILAI PENGADAAN
Bagian Pertama
Prinsip-Prinsip Pengadaan
Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a . ef i s ien;
b . efekt i f;
c . t ransparan;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 10 -
h. tidak ...
d. terbuka;
e . ber saing;
f . adi l/ tidak diskriminat i f ; dan
g. akuntabel.
Bagian Kedua
Etika Pengadaan
Pasal 6
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
harus mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya
tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandi ri, serta menjaga
kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e. menghindar i dan mencegah ter jadinya per tentangan
kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara; dan
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 11 -
c. staf ...
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat
dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
BAB III
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Pertama
Organisasi Pengadaan
Pasal 7
(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
a . P A / KPA;
b . P PK;
c . ULP/Pejabat Pengadaan; dan
d . Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui
Swakelola terdiri atas:
a . P A / KPA;
b . PPK; dan
c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang
paling kurang terdiri atas:
a . k epal a;
b . sekretariat;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 12 -
j. mengawasi ...
c. staf pendukung; dan
d. kelompok kerja.
Bagian Kedua
Pengguna Anggaran
Pasal 8
(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
pal ing kurang di website K/L/D/I;
c. menetapkan PPK;
d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
f. menetapkan:
1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau
2) pemenang pada Seleks i atau penyedia pada
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
h. menyampaik an l apor an keuangan s esuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. menyelesaikan persel isihan antara PPK dengan ULP/
Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
dan
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 13 -
Bagian Keempat ...
j . mengawas i penyimpanan dan pemel iharaan seluruh
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
a. menetapkan tim teknis; dan/atau
b. menetapkan t im jur i/ t im ahl i untuk pelaksanaan
Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
Pasal 9
Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang
kendali organisasi:
a. PA pada Kementer ian/Lembaga/Insti tusi pusat lainnya
menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau
beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 10
(1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Insti tusi pusat lainnya
merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
(2) KPA pada Pemer intah Daerah merupakan Pejabat yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.
(3) KPA untuk dana dekonsentras i dan tugas pembantuan
ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat
lainnya atas usul Kepala Daerah.
(4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 14 -
Bagian Keempat
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 11
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan has i l pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan
i . menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 15 -
c. memiliki ...
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan
teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas
ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia Barang/Jasa.
Pasal 12
(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memil iki integr i tas;
b. memi l iki dis ipl in tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta
manajerial untuk melaksanakan tugas;
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan
memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak
pernah terlibat KKN;
e. menandatangani Pakta Integritas;
f . tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c adalah:
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1)
dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai
dengan tuntutan pekerjaan;
b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkai tan dengan
Pengadaan Barang/Jasa; dan
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 16 -
(4) Kelompok ...
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
Pasal 13
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani
Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia
anggaran atau t idak cukup ter sedia anggaran yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.
Bagian Kelima
ULP/Pejabat Pengadaan
Pasal 14
(1) K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan
pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
(2) ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/
Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
Pasal 15
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh
Kelompok Kerja.
(2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya
dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);
b. Pengadaan Jasa Konsul tansi dengan ni lai diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling
kurang 3 (tiga) orang dan dapat di tambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 17 -
(2) Tugas ...
(4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer).
Pasal 16
(1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat
Pengadaan.
(2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan
oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat
Pengadaan.
Pasal 17
(1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat
yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat
Pengadaan;
f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
g. menandatangani Pakta Integr i tas.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 18 -
(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE
untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. meni lai kual i f ikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administ rasi , teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;
g. khusus untuk ULP:
1) menjawab sanggahan;
2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya yang berni lai pal ing t inggi
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau
b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);
3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK;
4) menyimpan dokumen as l i pemi l ihan Penyedia
Barang/Jasa;
h. khusus Pejabat Pengadaan:
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
a) Penunjukan ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 19 -
(7) Anggota ...
a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/
Peker jaan Konstruks i/ Jasa Lainnya yang
berni lai pal ing tinggi Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah); dan/atau
b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsul tans i yang berni lai pal ing t inggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2) menyerahkan dokumen as l i pemi l ihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PA/KPA;
i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/
Pimpinan Institusi; dan
j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS; dan/atau
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
(4) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri,
baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat
Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain
K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat
berasal dari bukan pegawai negeri.
(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat
menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau
swasta.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 20 -
b. menerima ...
(7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a . P P K;
b . pengelola keuangan; dan
c . APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP
untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang dibutuhkan
instansinya.
Bagian Keenam
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 18
(1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari
pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi
lainnya.
( 3) Dikecual ikan dar i ketentuan pada ayat (2) , anggota
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain
Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
b. memahami i s i Kontrak;
c. memi l iki kual i f i kasi teknis;
d. menandatangani Pakta Integri tas; dan
e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
a. melakukan pemer iksaan has i l pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 21 -
e. memiliki ...
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.
(5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian
teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu
pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
(6) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
oleh PA/KPA.
(7) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah
berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsul tansi yang
bersangkutan.
Bagian Ketujuh
Penyedia Barang/Jasa
Pasal 19
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai
Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c,
dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 22 -
j. tidak ...
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/
Jasa;
f. dalam hal Penyedia Barang/ Jasa akan melakukan
kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai
perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut;
g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta
kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha non-kecil;
h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket
(SKP) sebagai berikut:
SKP = KP – P
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket
(KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket
pekerjaan; dan
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan
Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam)
atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat
di tangani pada saat bersamaan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 23 -
a. Untuk ...
j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang
dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan yang di tandatangani Penyedia
Barang/Jasa;
k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan
bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena
Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun
berjalan.
l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan
diri pada Kontrak;
m. tidak masuk dalam Daf tar Hi tam;
n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan
o. menandatangani Pakta Integr i tas.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf
d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia
Barang/Jasa orang perorangan.
(3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali
yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/
Jasa.
Pasal 20
(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada
subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung
dengan ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 24 -
BAB IV ...
a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai
Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir); dan
b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt
(Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun
terakhir).
(2) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan
yang akan dilelangkan.
(3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan
Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena
belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
(4) Dalam hal kemi traan, yang diperhitungkan adalah KD dari
perusahaan yang mewaki l i kemi traan ( leadfirm).
Pasal 21
(1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
ter lalu luas, atau jenis keahl ian yang diper lukan untuk
menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu)
Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa:
a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia
Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium
atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia
Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk
menggunakan tenaga ahli asing.
(2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan
jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan
kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
a. uraian ...
- 25 -
BAB IV
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 22
(1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan
dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara
pembiayaan bersama (co-financing) , s e p a n j a ng
diperlukan.
(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatankegiatan
sebagai berikut:
a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang
diperlukan K/L/D/I;
b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);
c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1) pemaketan peker jaan;
2) cara Pengadaan Barang/ Jasa; dan
3) pengorganisas ian Pengadaan Barang/ Jasa;
d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 26 -
memuat:
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Pasal 24 ...
a. uraian kegiatan yang akan di laksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diper lukan;
c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Pasal 23
(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/
D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran
yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran
yang berjalan.
(2) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemi l ihan
Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang
meliputi:
a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa
termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk
biaya pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
dan
d. biaya lainnya yang diper lukan untuk mendukung
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(3) K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemi l ihan
Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada
Tahun Anggaran berikutnya.
(4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum
(SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan,
sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh
Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
a. nama ...
- 27 -
Pasal 24
(1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum
Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
(2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya
paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
(3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan
di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut
sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket
dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
d. menentukan kr i ter ia, per syaratan atau prosedur
pengadaan yang dis kr iminat i f dan/atau dengan
pertimbangan yang tidak obyektif.
Pasal 25
(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di
masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas
setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh
DPR/DPRD.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
kurang berisi:
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 29 -
c. pekerjaan ...
a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b. paket pekerjaan yang akan di laksanakan;
c. lokas i peker jaan; dan
d. perki raan besaran biaya.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui
LPSE.
(4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran berikutnya/yang akan datang.
BAB V
SWAKELOLA
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Swakelola
Pasal 26
(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri
oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
(2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
a . pek er jaan yang ber tujuan untuk meningkatk an
kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis
sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok
K/L/D/I;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masyarakat setempat;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 30 -
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/
ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan
ol eh Penyedi a Barang/ Jas a ak an menimbulkan
ketidakpastian dan risiko yang besar;
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan
survei yang ber s i fat khusus untuk pengembangan
teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan
oleh Penyedia Barang/Jasa;
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan
pengembangan sistem tertentu;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang
bersangkutan;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
(3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban
pekerjaan.
(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
a. K/L/D/ I Penanggung Jawab Anggaran;
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
(5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
Pasal 27 ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
b. penyusunan ...
- 30 -
Pasal 27
(1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/ I Penanggung Jawab
Anggaran:
a. di rencanakan, dikerjakan dan diawasi sendi ri oleh
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain
dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
(2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan
Swakelola yang bersangkutan.
(3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung
Jawab Anggaran; dan
b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi
Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
(4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;
b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab
Anggaran; dan
c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak
lain (subkontrak).
Pasal 28
(1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal
pelaksanaan;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 32 -
Bagian Kedua ...
b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan
waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/
kegiatan;
c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan
yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga,
bahan dan peralatan yang sesuai;
d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan
peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana
kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana
kerja harian; dan
e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang
tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen anggaran.
(2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang
dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
(3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
(4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan
dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola,
ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
(5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan
mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
(6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan
besaran anggaran Swakelola.
(7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium
pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
(8) Swakelola dapat di laksanakan melebihi 1 (satu) Tahun
Anggaran.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 33 -
Pasal 30 ...
Bagian Kedua
Pelaksanaan Swakelola
Pasal 29
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku
Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman
pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan
cara upah borongan;
d. pembayaran gaj i tenaga ahl i yang diperlukan di lakukan
berdasarkan Kontrak;
e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat
setiap hari dalam laporan harian;
f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang
Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau i s ti lah lain yang
disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana
Swakelola;
g. UP/Uang Muka ker ja atau i s ti lah lain yang disamakan,
dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara
bulanan;
h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu
yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
j. pengawasan pekerjaan f i s ik di lapangan di lakukan oleh
pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang
telah ditetapkan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 34 -
Pasal 30
Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana
Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
tenaga ahl i yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman
pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara
upah borongan;
e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
berdasarkan Kontrak;
f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan
dicatat setiap hari dalam laporan harian;
g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu
yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi
Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi
setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh
Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak
yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran,
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
Pasal 31
Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 35 -
g. pencapaian ...
a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola;
b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu
melaksanakan pekerjaan;
c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya
di serahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan
prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden ini;
f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga
puluh perseratus); dan
3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam
puluh perseratus).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 36 -
b. pemilihan ...
g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang
dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola secara berkala kepada PPK;
h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok
Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
i. per tanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan
disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola
Pasal 32
(1) Pelaksanaan Swakelola diawas i oleh Penanggung Jawab
Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada
PPK secara berkala.
(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada
PA/KPA.
(4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan
audit terhadap pelaksanaan Swakelola.
BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Bagian Pertama
Persiapan Pengadaan
Pasal 33
Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 37 -
b. pemi lihan sistem pengadaan;
c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
f . penetapan HPS.
Bagian Kedua
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 34
(1) Perencanaan pemi lihan Penyedia Barang/Jasa terdi ri atas
kegiatan:
a. pengkaj ian ulang paket pekerjaan; dan
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
(2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
a . PPK; dan/ atau
b . ULP/Pejabat Pengadaan.
(3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan
pada saat akan melaksanakan pemi l ihan Penyedia
Barang/Jasa;
b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta
jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
d. memperhat ikan ketentuan tentang pemaketan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
(4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:
a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada
PA/KPA untuk ditetapkan; atau
b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket
pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.
Bagian Ketiga ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 38 -
(2) Khusus . . .
Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan
Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Pasal 35
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
(2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
a. Pelelangan yang terdi ri atas Pelelangan Umum dan
Pelelangan Sederhana;
b. Penunjukan Langsung;
c. Pengadaan Langsung; atau
d. Kontes /Sayembara.
(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
a . Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c . Pemi l ihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung; atau
e . Pengadaan Langsung.
(4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif,
inovatif dan budaya dalam negeri.
Pasal 36
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
dengan pascakualifikasi.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 39 -
Pasal 38 ...
(2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan
diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di
website K/ L/D/ I , dan papan pengumuman r esmi untuk
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE,
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan
memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
Pasal 37
(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling
t inggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat
dilakukan dengan:
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya; atau
b. Pemi l ihan Langsung untuk Pengadaan Peker jaan
Konstruksi.
(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan
melalui proses pascakualifikasi.
(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan
s e k u r a n g - k u r a n gn y a di website K/ L /D/ I , d a n p a p an
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kual i f ikasi dapat
mengikutinya.
(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada
negosiasi teknis dan harga.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 40 -
c) akibat ...
Pasal 38
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan ter tentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/
Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu)
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai
mampu melaksanakan peker jaan dan/atau memenuhi
kualifikasi.
(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis
maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan
har ga pas ar y ang ber l aku dan s e c ar a tekni s dapat
dipertanggungjawabkan.
(4) Kr i ter ia keadaan ter tentu yang memungkinkan di lakukan
Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. penanganan darurat yang t idak bi sa di rencanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda untuk:
1 ) p e r t a h a n a n n e g a r a;
2 ) keamanan dan keter t iban mas yarakat;
3 ) keselamatan/perlindungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/
harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non
alam dan/atau bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana;
dan/atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 41 -
d. Pekerjaan ...
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang
dapat menghentikan kegiatan pelayanan
publik.
b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang
mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional
dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan
oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut
keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik
dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu)
pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin
dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari
pemerintah.
(5) Kri ter ia Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa
Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan
Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tar i f resmi yang
ditetapkan pemerintah;
b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
s e b e l u m n y a (unforeseen condition) ;
c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat
kompleks yang hanya dapat di laksanakan dengan
penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Penyedia yang mampu;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 42 -
(3) Pengadaan ...
d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan
alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin
ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya
telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab
dibidang kesehatan;
e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus
untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat;
f. sewa penginapan/hotel / ruang rapat yang tar i fnya
terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang
terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata
cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 39
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operas ional K/L/D/I;
b. teknologi sederhana;
c. r i s iko keci l ; dan/atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan
dan/atau badan usaha kecil serta koperasi
kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
(2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang
berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 43 -
Paragraf Kedua ...
(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat
Pengadaan.
(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung
sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi
beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
Pasal 40
(1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang
memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,
inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
(2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memil iki
karakteristik sebagai berikut:
a. tidak mempunyai harga pasar ; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
(3) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif
dan teknis bagi:
a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.
(4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ULP/Pejabat Pengadaan dapat
menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
(6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan
oleh tim yang ahli dibidangnya.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(2) Seleksi ...
- 43 -
Paragraf Kedua
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 41
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi
teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan
harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi
Sederhana;
b. Penunjukan Langsung;
c. Pengadaan Langsung; atau
d. S a y emb a r a.
Pasal 42
(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan
melalui Metode Seleksi Umum.
(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi
Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I,
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan
dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinya.
(3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7
(tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.
Pasal 43
(1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari
segi biaya seleksi.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 45 -
c) akibat ...
(2) Seleksi Sederhana dapat di lakukan untuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang:
a . ber s i fat sederhana; dan
b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi
Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan
dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat
mengikutinya.
(4) Daf tar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga)
sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.
Pasal 44
(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa
Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
(2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. penanganan darurat yang t idak bi sa di rencanakan
sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda untuk:
1 ) p e r t a h a n a n n e g a r a;
2 ) keamanan dan keter t iban mas yarakat;
3 ) keselamatan/perl indungan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/
harus dilakukan segera, termasuk:
a) akibat bencana alam dan/atau bencana non
alam dan/atau bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana;
dan/atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 46 -
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang
dapat menghentikan kegiatan pelayanan
publik;
b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan
oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut
keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
Penyedia Jasa Konsultansi; dan
d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang
telah mendapat izin pemegang hak cipta.
(3) Penunjukan Langsung di lakukan dengan melalui proses
prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.
Pasal 45
(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau
b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
(2) Pengadaan Langsung di laksanakan oleh 1 (satu) Pejabat
Pengadaan.
(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung
sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi
beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.
Pasal 46
(1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang
memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,
inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
(2) ULP/ ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 47 -
(4)
(2) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif
bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
(3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ULP/Pejabat Pengadaan dapat
menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/
Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli
dibidangnya.
(5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
Paragraf Ketiga
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen
Pasal 47
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode
pemasukan Dokumen Penawaran.
(2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:
a. metode satu sampul;
b. metode dua sampul ; atau
c. metode dua tahap.
(3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah
ditetapkan pemerintah;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana;
atau
c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan
secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 48 -
Paragraf Keempat ...
(4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul
digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/
Kontes/Sayembara.
(5) Metode dua sampul digunakan untuk:
a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan
evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur
ekonomis.
b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik
sebagai berikut:
1) dibutuhkan peni laian yang terpi sah antara
persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar
penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian
teknis; atau
2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan
evaluasi teknis yang lebih mendalam.
(6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik
sebagai berikut:
a. Pekerjaan ber s i fat kompleks;
b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan
sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi
pengoperasian dan pemeliharan peralatannya; dan/atau
c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan
desain penerapan teknologi yang berbeda.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Paragraf Kelima ...
- 48 -
Paragraf Keempat
Penetapan Metode Evaluasi
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Pasal 48
(1) Metode evaluas i penawaran dalam pemi l ihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a . s i s tem gugur;
b . s i s tem ni lai ; dan
c . sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
(2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi /Jasa Lainnya pada pr ins ipnya menggunakan
penilaian sistem gugur.
(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat
menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi
penilaian biaya selama umur ekonomis.
(4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus)
sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total
bobot keseluruhan;
b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang
dapat dikuantifikasikan; dan
c. tata cara dan kri teria penilaian harus dicantumkan
dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.
(5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang
mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata
cara evaluas i setelah batas akhi r pemasukan Dokumen
Penawaran.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(5) Metode . . .
- 49 -
Paragraf Kelima
Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
Pasal 49
(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:
a. metode evaluasi berdasarkan kuali tas;
b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
(2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:
a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor
yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome)
secara keseluruhan; dan/atau
b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
(3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan
yang:
a. lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal
lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan
tepat.
(4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan
yang:
a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
b. dapat di r inci dengan tepat; atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 6 -
c. a
nggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan
yang bersifat sederhana dan standar.
(6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan
nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:
a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
(7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus
diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Harga Satuan yang dapat dinegos iasikan yai tu biaya
langsung non-personi l yang dapat digant i (reimburseable
cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak
wajar;
b. aspek biaya yang perlu diklar i f ikas i atau negosiasi
terutama:
1 ) k es esuai an r enc ana k er j a dengan j enis
pengeluaran biaya;
2 ) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
3 ) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang
berlaku dipasaran/kewajaran biaya;
c. klar i f ikas i dan/atau negos ias i terhadap uni t biaya
langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang
telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan
tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2
(tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli
tetap dan pal ing t inggi 2,5 (dua koma l ima) kali
penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
e. unit ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(6) Kontrak ...
- 51 -
e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan
waktu yang telah ditetapkan.
Paragraf Keenam
Penetapan Jenis Kontrak
Pasal 50
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa.
(2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
(3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a . K o n t r ak Lump Sum;
b. Kontrak Harga Satuan;
c. Kont rak gabungan LumpSum dan Harga Satuan;
d. Kontrak Persentase; dan
e. K o n t r a k T e r ima J a d i ( Turnkey).
(4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan
Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:
a . Kont rak Tahun Tunggal ; dan
b. Kontrak Tahun Jamak.
(5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
c. K o n t r a k P a y u n g ( Framework Contract).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 7 -
d. dimungkinkan ...
(6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal ; dan
b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
Pasal 51
(1) Kontrak LumpSum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan
penyesuaian harga;
b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
Barang/Jasa;
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
d. s i fat pekerjaan berorientas i kepada keluaran ( output
based);
e. total harga penawaran bersi fat mengikat; dan
f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
(2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/
Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang
telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau
unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 8 -
a. Menteri ...
d. dimungkink an adany a pek er j aan tambah/ kurang
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan
yang diperlukan.
(3) Kontrak gabungan LumpSum dan Harga Satuan adalah Kontrak
yang merupakan gabungan LumpSum dan Harga Satuan dalam
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
(4) Kontrak Per sentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan
berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
b. pembay ar anny a didasarkan pada tahapan
produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi
Kontrak.
(5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan
selesai dilaksanakan; dan
b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasi l peni laian
bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah
dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah
ditetapkan.
Pasal 52
(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu)
Tahun Anggaran.
(2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran
atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan:
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 9 -
b. pembayarannya ...
a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk
kegiatan yang ni lai kont raknya sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh mil iar rupiah) bagi
kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan
perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit,
makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,
pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan
p e n g a d a an j asa cleaning service.
(3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh
Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 53
(1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat
oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara
beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan
kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.
(3) Kont r ak Pa yung (Framework Contract) merupak an Kont r ak
Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa
yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih
efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya
dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas
pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak
ditandatangani; dan
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 10 -
(4) SPK . . .
b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja
yang didasarkan pada has i l peni laian/pengukuran
bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
(4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan
pendanaan bersama.
Pasal 54
(1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdi ri dari 1 (satu)
pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
(2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan
menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau
pengawasan.
Paragraf Ketujuh
Tanda Bukti Perjanjian
Pasal 55
(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
a . bukt i pembel ian;
b. k u i t a n s i;
c . Surat Perintah Kerja (SPK); dan
d. surat per janj ian.
(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai
dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Kui tans i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai
dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 11 -
(5) Proses ...
(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerj aan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan untuk Jasa Konsul tans i dengan ni lai diatas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Bagian Keempat
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi
Pasal 56
(1) Kual i f ikasi merupakan proses peni laian kompetens i dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu
lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
(2) Kual i f ikas i dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yai tu
prakualifikasi atau pascakualifikasi.
(3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang
dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
a. pemi lihan Penyedia Jasa Konsul tans i;
b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan
Umum; atau
c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan
Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 12 -
(5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam
penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan
Dokumen Penawaran.
(6) Proses prakualifikasi menghasilkan:
a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya; atau
b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
(7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera
membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2
(dua) hari kerja setelah diterima.
(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang
dilakukan setelah pemasukan penawaran.
(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk
Pekerjaan Kompleks;
b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
(10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan
kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah
ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
(11) ULP/Pejabat Pengadaan waj ib menyederhanakan proses
kualifikasi dengan ketentuan:
a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengi s i formul ir
kualifikasi; dan
b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali
pada tahap pembuktian kualifikasi.
(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya;
b. Si s tem ni lai untuk Pengadaan Jasa Konsul tans i.
Bagian Kelima ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 58 -
Bagian Kelima
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paragraf Pertama
Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
Pasal 57
(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai
berikut:
a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang
meliputi kegiatan:
1) pengumuman prakual i f ikasi;
2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen
Kualifikasi;
3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
4) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita
Acara Pembuktian Kualifikasi;
5) penetapan has i l kual i f ikasi;
6) pengumuman hasi l kual i f ikasi;
7) sanggahan kual i f i kasi;
8) u n d a n g a n;
9) pengambi lan Dokumen Pemi l ihan;
10) pember ian penjelasan;
11) pemasukan Dokumen Penawaran;
12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
14) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus
evaluasi sampul I;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
16) pembukaan ...
15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
17) pembuatan Beri ta Acara Hasil Pelelangan;
18) penetapan pemenang;
19) pengumuman pemenang;
20) s anggahan;
21) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
22) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
b. Pelelangan Umum untuk pemi lihan Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi
atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi
kegiatan:
1) pengumuman prakual i f ikasi;
2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen
Kualifikasi;
3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
4) pembukt ian kual i f ikasi;
5) penetapan has i l kual i f ikasi;
6) pengumuman hasi l kual i f ikasi;
7) sanggahan kual i f i kasi;
8) u n d a n g a n;
9) pengambi lan Dokumen Pemi l ihan;
10) pember ian penjelasan;
11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
14) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
15) pemberitahuan/ . . .
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
13) sanggahan ...
- 60 -
15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus
evaluasi tahap I;
16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
19) pembuatan Beri ta Acara Hasil Pelelangan;
20) penetapan pemenang;
21) pengumuman pemenang;
22) s anggahan;
23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
c. Pelelangan Umum untuk pemi lihan Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:
1 ) p e n g umuma n;
2 ) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen
Pengadaan;
3 ) pember ian penjelasan;
4 ) pemasukan Dokumen Penawaran;
5 ) pembukaan Dokumen Penawaran;
6 ) evaluas i penawaran;
7 ) evaluas i kual i f ikasi;
8 ) pembukt ian kual i f ikasi;
9 ) pembuatan Ber i ta Acara Hasi l Pelelangan;
1 0 ) penetapan pemenang;
1 1 ) pengumuman pemenang;
1 2 ) s anggahan;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 14 -
2) Penyedia . . .
13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
(2) Pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode
Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan
Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:
a . p e n gumuma n;
b . pendaf taran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
c . pemberian penjelasan;
d . pemasukan Dokumen Penawaran;
e . pembukaan Dokumen Penawaran;
f . evaluasi penawaran;
g . evaluas i kual i f ikas i;
h . pembuktian kual i f ikasi;
i . pembuatan Ber i ta Acara Hasi l Pelelangan;
j . penetapan pemenang;
k . pengumuman pemenang;
l . s a n g g a h a n;
m . sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
n . penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan
Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
kepada:
1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan
pekerjaan sejenis; atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 15 -
(4) Pemilihan ...
2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi
kual i f i kas i untuk melaksanakan peker jaan
tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana
dimaksud pada angka 1).
b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan
secara simultan, sebagai berikut :
1 ) opname pek er j aan d i l apangan;
2 ) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume
pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
3 ) penyus unan Dokumen Pengadaan;
4 ) penyus unan dan penetapan HPS;
5 ) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya;
6 ) peny ampai an Do kumen P enawar an;
7 ) pembukaan Dokumen Penawar an;
8 ) klar i f ikasi dan negos ias i tekni s serta harga;
9 ) penyusunan Beri ta Acara Hasi l Penunjukan
Langsung;
1 0 ) p e n e t a p a n Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya;
1 1 ) pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
1 2 ) Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 16 -
c. pemberian ...
(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan
Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen
Pengadaan;
b. pemasukan Dokumen Kual i f ikas i;
c. evaluas i kual i f ikas i;
d. pemberian penjelasan;
e. pemasukan Dokumen Penawaran;
f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis
dan harga;
g. penetapan pemenang;
h. pengumuman pemenang; dan
i. penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
(5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang
tahapan sebagai berikut:
a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal
dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang berbeda;
b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
c. klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
(6) Pemi l ihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode
Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai
berikut:
a . p e n g u m u m a n;
b . pendaf taran dan pengambi lan Dokumen Kontes/
Sayembara;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 17 -
u n d a n g a n;
pengambi lan Dokumen Pemi l ihan;pemberian ...
c . pember ian penjelasan;
d. pemasuk an p ropos al;
e . pembuk aan pr opos al;
f . pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
g. pembuatan Ber i ta Acara Hasi l Kontes/Sayembara;
h . penetapan pemenang;
i . pengumuman pemenang; dan
j . penunjuk an pemenang.
Paragraf Kedua
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
Pasal 58
(1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi
Umum meliputi tahapan sebagai berikut:
a. metode evaluasi kual i tas, metode dua sampul yang
meliputi kegiatan:
1) pengumuman prakual i f ikasi;
2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen
Kualifikasi;
3) pember ian penjelasan (apabila diper lukan);
4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5) pembukt ian kual i f ikasi;
6) penetapan has i l kual i f ikasi;
7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggahan kual i f i kasi;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 18 -
u n d a n g a n;
pengambi lan Dokumen
Pemi l ihan;pemberian ...
11) pember ian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawaran;
13) pembukaan dokumen sampul I;
14) evaluas i dokumen sampul I;
15) penetapan per ingkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) s anggahan;
18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
21) undangan klarif ikasi dan negos ias i;
22) klari f ikasi dan negosiasi;
23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
24) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.
b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul
yang meliputi kegiatan:
1) pengumuman prakual i f ikasi;
2) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen
Kualifikasi;
3) pember ian penjelasan (apabila diper lukan);
4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5) pembukt i an kual i f ik as i;
6) penetapan has i l kual i f ikasi;
7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggah kual i f ikasi;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 19 -
11) pember ian penjelasan;
12) pemasukan Dokumen Penawaran;
13) pembukaan dokumen sampul I;
14) evaluas i dokumen sampul I;
15) penetapan per ingkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
18) pembukaan dan evaluas i sampul II;
19) penetapan pemenang;
20) pemberi tahuan/pengumuman pemenang;
21) s anggahan;
22) sanggahan banding (apabila diper lukan);
23) undangan klarif ikasi dan negos ias i;
24) klari f ikasi dan negosiasi;
25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
26) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.
c. metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul
yang meliputi kegiatan:
1 ) pengumuman p r akual i f i k as i;
2 ) pendaf tar an dan pengambi l an Dokumen
Kualifikasi;
3 ) pember ian penjelasan (apabi la diper lukan);
4 ) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
5 ) pembuk t i an kual i f i k as i;
6 ) penetapan has i l kual i f ikasi;
7 ) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
8) sanggah ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 20 -
8) sanggahan kual i f i kasi;
9) u n d a n g a n;
10) pember ian penjelasan;
11) pemasukan Dokumen Penawaran;
12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi
aritmatik;
13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
14) penetapan pemenang;
15) pemberi tahuan/pengumuman pemenang;
16) s anggahan;
17) sanggahan banding (apabila diperlukan);
18) undangan klarif ikasi dan negos ias i;
19) klari f ikasi dan negosiasi;
20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
21) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.
(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi
Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode
biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai
berikut:
a . pengumuman prakual i f ikas i;
b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Kuali fikasi;
c . pemberian penjelasan (apabi la diper lukan);
d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kual i f ikasi;
e . pembukt i an kual i f ik as i;
f . penetapan has i l kual i f ikas i;
g. pemberi tahuan/pengumuman has i l kual i f ikas i;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 21 -
h. sanggahan ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 22 -
h. sanggahan kual i f ikasi;
i . u n d a n g a n;
j . pember ian penjelasan;
k. pemasukan Dokumen Penawaran;
l . pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;
m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
n. penetapan pemenang;
o. pemberi tahuan/pengumuman pemenang;
p. s an g g a ha n;
q. sanggahan banding (apabila diper lukan);
r . undangan klar i f ikasi dan negos iasi;
s . klar i f ikas i dan negos ias i;
t . pembuatan Beri ta Acara Hasil Seleksi ; dan
u. penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.
(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan
Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai
berikut:
a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
kepada :
1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang
melaksanakan peker jaan sejeni s di lokasi
penanganan darurat; atau
2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu
dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa
Konsul tansi sebagaimana dimaksud pada
angka 1).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 23 -
b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan
secara simultan, sebagai berikut :
1) opname peker jaan di lapangan;
2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi
tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
4) penyusunan dan penetapan HPS;
5) penyampaian Dokumen Pengadaan;
6) penyampaian Dokumen Penawaran;
7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
8) klar i f ikasi dan negos ias i;
9) penyusunan Beri ta Acara Has i l Penunjukan
Langsung;
10) penetapan penyedia Jasa Konsultansi;
11) pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan
12) penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.
(4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan
Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan
sebagai berikut:
a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih
dilampiri Dokumen Pengadaan;
b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
b. Proses ...
g. pembuatan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 25 -
Paragraf Ketiga ...
g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;
i. pengumuman; dan
j. penunjukan Penyedia Jasa Konsul tansi.
(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan
Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa
Konsultansi;
b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya
langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam
Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.
(6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara
meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
a . p e n g u m u m a n;
b . pendaf taran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
c . pember ian penjelasan;
d . pemasuk an p ropos al;
e . pembuk aan pr opos al;
f . pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
g . pembuatan Beri ta Acara Has i l Sayembara;
h . penetapan pemenang;
i . pengumuman pemenang; dan
j . penunjuk an pemenang.
(7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan
tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan
menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
setelah tahapan sanggah.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
c. batas ...
- 71 -
Paragraf Ketiga
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 59
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang
cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu
untuk:
a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau
Dokumen Pengadaan;
c. pemberian penjelasan;
d. pemasukan Dokumen Penawaran;
e. evaluas i penawaran;
f . penetapan pemenang; dan
g. sanggahan dan sanggahan banding.
Pasal 60
(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas
atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai
berikut:
a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7
(tujuh) hari kerja;
b. pendaf taran dan pengambi lan Dokumen Kual i f ikasi
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
(satu) har i ker ja sebelum batas akhi r pemasukan
Dokumen Kualifikasi;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 27 -
k. dalam ...
c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling
kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan
pengumuman kualifikasi;
d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi
dan tidak ada sanggahan banding;
e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus
kuali fikasi disampaikan 1 (satu) har i kerja setelah
selesainya masalah sanggah;
f . pengambi lan Dokumen Pemi l ihan di lakukan sejak
dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1
(satu) har i kerja sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran;
g. pemberian penjelasan dilaksanakan pal ing cepat 4
(empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi;
h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari
kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling
kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya
Berita Acara Pemberian Penjelasan;
i . masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5
(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi
dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja
setelah menerima jawaban sanggahan;
j . Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)
diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila
tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab
dalam hal tidak ada sanggahan banding;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 28 -
d. pemasukan ...
k. dalam hal sanggahan banding tidak di terima, SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
adanya jawaban sanggahan banding dar i Menter i/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
dan
l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan
sepenuhnya kepada ULP.
(3) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan
Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun
Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.
Pasal 61
(1) Pelelangan Umum dan Seleks i Umum Perorangan dengan
pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai
berikut:
a. penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan
paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Pengadaan
(Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai
sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari
ker ja sebelum batas akhi r pemasukan Dokumen
Penawaran;
c. pember ian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4
(empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/
seleksi;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 29 -
(3) Dalam ...
d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari
kerja setelah pemberian penjelasan;
e. batas akhi r pemasukan Dokumen Penawaran pal ing
kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan
memperhi tungkan waktu yang diper lukan untuk
mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis,
kompleksitas dan lokasi pekerjaan;
f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
1 ) wak tu y ang di per luk an; atau
2 ) jeni s dan kompleks i tas peker jaan;
g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5
(lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi
dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja
setelah menerima jawaban sanggahan;
h. SPPBJ di terbi tkan pal ing lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi
apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan
dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
i. dalam hal sanggahan banding tidak di terima, SPPBJ
diterbi tkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
adanya jawaban sanggahan banding dar i Menter i/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
dan
j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
(2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j , diserahkan
sepenuhnya kepada ULP.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 30 -
g. dalam ...
(3) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan
dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran,
SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.
Pasal 62
(1) Pelelangan Sederhana, Pemi l ihan Langsung atau Seleksi
Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu
sebagai berikut:
a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3
(tiga) hari kerja;
b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Pengadaan
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
(satu) har i kerja sebelum batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran;
c. pemberian penjelasan dilaksanakan pal ing cepat 4
(empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari
kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling
kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya
Berita Acara Pemberian Penjelasan;
e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana
perorangan selama 5 ( l ima) har i ker ja setelah
pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan
dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja
setelah menerima jawaban sanggahan;
f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi
sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan
banding;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 31 -
g. pemberian ...
g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
dan
h. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
(2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan
ketetapan waktu sebagai berikut:
a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3
(tiga) hari kerja;
b. pendaf taran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi
dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1
(satu) har i kerja sebelum batas akhi r pemasukan
Dokumen Kualifikasi;
c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling
kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan
pengumuman kualifikasi;
d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi
dan tidak ada sanggahan banding;
e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek
disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau
setelah selesainya masalah sanggah;
f. pengambi lan Dokumen Pemi l ihan di lakukan sejak
dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu)
hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 32 -
Pasal 63 ...
g. pemberian penjelasan dilaksanakan pal ing cepat 4
(empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;
h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari
kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling
kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya
Berita Acara Pemberian Penjelasan;
i . masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari
kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah
banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggahan;
j . SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila
tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab
dalam hal tidak ada sanggahan banding;
k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
adanya jawaban sanggahan banding dar i Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
dan
l . Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
(3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada
ULP.
(4) Dalam hal Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung atau
Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ
hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
e. daftar ...
- 78 -
Pasal 63
Pengaturan jadwal /waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung/Kontes/Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada ULP/
Pejabat Pengadaan.
Bagian Keenam
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 64
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa yang terdiri atas:
a . Dokumen Kual i f ikas i ; dan
b. Dokumen Pemi l ihan.
(2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, paling kurang terdiri atas:
a. petunjuk pengisian formuli r isian kual if ikas i;
b. formul i r i s ian kual i f i kasi;
c. instruks i kepada peserta kual if ikasi;
d. lembar data kual i f ikasi;
e. Pakta Integr i tas; dan
f . tata cara evaluas i kual i f ikasi.
(3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, paling kurang terdiri atas:
a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/
Jasa;
b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
c. syarat-syarat umum Kontrak;
d. syarat-syarat khusus Kontrak;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Bagian Ketujuh ...
e. daf tar kuant i tas dan harga;
f . spesif ikas i tekni s , KAK dan/atau gambar;
g. bentuk surat penawaran;
h. rancangan Kontrak;
i . bentuk Jaminan; dan
j . contoh-contoh formul i r yang per lu di i s i.
(4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan
yang terdiri atas:
a. rancangan SPK; atau
b. rancangan surat perjanjian termasuk:
1) syarat - syarat umum Kont rak;
2) syarat-syarat khusus Kontrak;
3) spes i f ikas i tekni s , KAK dan/atau gambar;
4) daf tar kuant i tas dan harga; dan
5) do kumen l ainny a.
c. HPS.
Pasal 65
(1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan
huruf b.
(2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan
berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
b. informasi ...
- 80 -
Bagian Ketujuh
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri
Pasal 66
(1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa,
kecuali untuk Kontes/Sayembara.
(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan ni lai total HPS
berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
(4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
(5) HPS digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsul tansi yang
menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
c. dasar untuk menetapkan besaran ni lai Jaminan
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah
dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian
negara.
(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat,
y ang di peroleh ber dasar kan has i l surv ei menjel ang
dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
oleh Badan Pu sat Statistik (BPS);
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 37 -
(2) Jaminan ...
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
g. perkiraan perhi tungan biaya yang di lakukan oleh
konsultan perencana (engineer’s estimate);
h. norma indeks; dan/atau
i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang dianggap wajar.
Bagian Kedelapan
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 67
(1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna
Barang/Jasa untuk memenuhi kewaj iban sebagaimana
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 38 -
(2) Jaminan ...
(2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
d. Jaminan Pemel iharaan; dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.
(3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional)
sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
(4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis
terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
(5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau
Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis
Jaminan.
(6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri
Keuangan.
(7) Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki
izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 68
(1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran,
yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga
perseratus) dari total HPS.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 39 -
(4) Besaran ...
(2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima
Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
(3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan
Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau
Kontes/Sayembara.
Pasal 69
(1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
(2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa
terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
(3) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang
diterimanya.
(4) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional
pada setiap tahapan pembayaran.
Pasal 70
(1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya
untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
(3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan
sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 40 -
(4) Penyedia ...
(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan
puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus
perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan
adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
atau
b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan
puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan
Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah
terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan
Konstruksi.
(6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi;
atau
b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Pasal 71
(1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan
Konstruks i /Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
Kont rak harus diber i kan kepada PPK untuk menjamin
pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah
diserahkan.
(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas)
hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 41 -
b. Daftar ...
(4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih
untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan
retensi.
(5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Bagian Kesembilan
Sertifikat Garansi
Pasal 72
(1) Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan
Sertifikat Garansi.
(2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan
Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
(3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang
ditunjuk secara sah oleh Produsen.
Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Paragraf Pertama
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 73
(1) ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
luas kepada masyarakat pada saat:
a. rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh
DPR/DPRD; atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 42 -
Paragraf Kedua ...
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) /Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.
(2) Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah
rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi
DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan
mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.
(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka
dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya
melalui:
a. website K / L / D / I;
b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
(4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan
secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:
a . website K / L / D/ I ; d an
b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
Pasal 74
(1) Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus
mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang
dianggap mampu.
(2) Dalam hal K/L/D/ I menggunak an surat k abar untuk
mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus
berdasarkan daf tar surat kabar yang beroplah besar dan
memiliki peredaran luas.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Paragraf Keempat ...
- 87 -
Paragraf Kedua
Penilaian Kualifikasi
Pasal 75
(1) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat
Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi
keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/
Kabupaten/Kota.
(2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas
meterai yang menyatakan bahwa semua informas i yang
disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.
(3) K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku
untuk Pengadaan dalam kurun waktu ter tentu dengan
menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.
Paragraf Ketiga
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pasal 76
(1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan
Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/
Seleksi/Pemilihan Langsung kepada ULP.
(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang
oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
(3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari
ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang
digunakan oleh ULP.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
c. Jika ...
- 88 -
Paragraf Keempat
Pemberian Penj elasan
Pasal 77
(1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, ULP/
Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.
(2) ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan
dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
(3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara
Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat
Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
(4) ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan
Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik
yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
(5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia
menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita
Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota
ULP yang hadir.
(6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis
dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat
persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pengadaan.
(7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), maka :
a. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk
diputuskan;
b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan
perubahan; atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Paragraf Ketujuh ...
- 89 -
c. J i k a P A / K PA s e p en d a p a t d en g an UL P , PA / K PA
memutuskan perubahan dan bersi fat f inal , ser ta
memerintahkan ULP untuk membuat dan mengesahkan
Adendum Dokumen Pengadaan.
(8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak
dapat di jadikan dasar untuk menolak/menggugurkan
penawaran.
Paragraf Kelima
Pemasukan Dokumen Penawaran
Pasal 78
(1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam
jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
(2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir
pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat
Pengadaan.
(3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau
mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan
penawaran.
Paragraf Keenam
Evaluasi Penawaran
Pasal 79
(1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan
harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan.
(2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan
Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan postbidding.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Pasal 82 ...
- 90 -
Paragraf Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Pemenang
Pasal 80
(1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia
Barang/Jasa.
(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan has i l pemi lihan
Penyedia Barang/Jasa setelah di tetapkan melalui website
K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.
Paragraf Kedelapan
Sanggahan
Pasal 81
(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan,
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta
lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila
menemukan:
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang
diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya
persaingan yang tidak sehat; dan/atau
c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau
Pejabat yang berwenang lainnya.
(2) Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan
kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan
pal ing lambat 5 ( l ima) hari ker ja setelah pengumuman
pemenang.
(3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan
diterima.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 91 -
Pasal 82
(1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban
sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya
jawaban sanggahan.
(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding
wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku
20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
(3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/0 0 (dua
perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
(5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk
penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
(6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada
penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah surat sanggahan banding diterima.
(7) Dal am h al s a n g g ah an b an di n g di ny a t a k an be n ar,
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi
ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
(8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan
Barang/Jasa ulang.
(9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan
Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
(10) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan
Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.
Paragraf Kesembilan ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
c. tidak ...
- 92 -
Paragraf Kesembilan
Pemilihan Gagal
Pasal 83
(1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
a. jumlah peserta yang lulus kual i f ikasi pada proses
prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran
untuk Pengadaan Barang/Pekerj aan Konstruksi/Jasa
Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi
ternyata benar;
d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi
terjadi persaingan tidak sehat;
f . harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak
Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak
LumpSum diatas HPS;
h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar;
atau
i . calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2,
setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir
dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
(2) ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:
a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi
kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang
dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
b. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi
dinyatakan benar;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 49 -
f. pelaksanaan ...
c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam
evaluasi penawaran;
d. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi
terjadi persaingan tidak sehat;
e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan
yang tidak dapat diterima;
f. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil
negosiasi teknis dan harga;
g. sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;
h. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak
Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan
Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau
i. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak
Lump Sum diatas Pagu Anggaran.
(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
gagal apabila:
a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia
menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/
Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden ini;
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang
melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;
c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat
dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan
prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan
Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden ini;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 50 -
(3) Dalam ...
f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak
sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri; atau
h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
melanggar Peraturan Presiden ini.
(4) PA/KPA/PPK/ULP di larang memberikan ganti rugi kepada
peser ta Pel elangan/ Seleks i /Pemi l ihan Langsung bi la
penawarannya di tolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemil ihan
Langsung dinyatakan gagal.
(5) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang
melibatkan KPA ternyata benar.
(6) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleks i /Pemi lihan
Langsung gagal apabila:
a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang
melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.
Pasal 84
(1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan
gagal, maka ULP segera melakukan:
a . evaluas i ulang;
b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c . Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
d. penghent ian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan
Langsung.
(2) Dalam hal Pelelangan/ Seleks i ul ang jumlah Peny edia
Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta,
proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 51 -
(4) Dalam ...
(3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah
Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2
(dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung
dilanjutkan.
(4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/
Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/
Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.
(5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah
Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1
(satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang
dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
Paragraf Kesepuluh
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 85
(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
a. tidak ada sanggahan dar i peserta;
b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak
benar; atau
c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
(2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ
mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku,
pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan
alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
(3) Pengunduran di r i sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta
lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas
Negara/Daerah.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 52 -
(5) Pihak ...
(4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang di tunjuk sebagai
pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang
tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku,
maka:
a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan
untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di
instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
(5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan
pal ing lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman
penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang
yang bersangkutan.
(6) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding,
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta
segera disampaikan kepada pemenang.
Paragraf Kesebelas
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 86
(1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/
Jasa untuk ditandatangani.
(2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan
setelah DIPA/DPA disahkan.
(3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/
Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.
(4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat
ahli hukum Kontrak.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 53 -
(2) Pekerjaan ...
(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi
yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran
Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Pihak lain yang bukan Di reksi atau yang namanya tidak
disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak
Pengadaan Barang/ Jasa, sepanjang mendapat kuasa/
pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang
sah berdasarkan Akta Pendi r ian/Anggaran Dasar untuk
menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Kontrak
Paragraf Pertama
Perubahan Kontrak
Pasal 87
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia
Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lapangan; atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 54 -
b. untuk ...
(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang
tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
b. ter sedianya anggaran.
(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengal ihkan pelaksanaan
pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan
subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama
kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang
bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Dokumen Kontrak.
(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat
dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.
Paragraf Kedua
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja
Pasal 88
(1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
a. mobi li sas i alat dan tenaga kerja;
b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/
material; dan/atau
c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Usaha Keci l pal ing t inggi 30% ( t iga puluh
perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
atau
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 55 -
Paragraf Ketiga ...
b. untuk usaha non keci l pal ing tinggi 20% (dua puluh
perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai
yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
a. 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;
atau
b. 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
(4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi
secara propor s ional sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan.
Pasal 89
(1) Pembayaran prestasi pekerj aan dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembayaran bulanan;
b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan
(termin); atau
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian
pekerjaan.
(2) Pembayaran prestas i ker ja diber i kan kepada Penyedia
Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang
Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
(3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang
menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran
kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan
(progress) pekerjaannya.
(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi,
dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
(5) PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan
sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan
Konstruksi.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Paragraf Kelima ...
- 100 -
Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Kontrak untuk
Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu
Pasal 90
Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan
Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan
bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:
a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari
PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/
instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK
dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi
pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
c. penanganan darurat yang dananya berasal dar i dana
penanggulangan bencana alam adalah:
1) penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk
keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk
menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih
besar;
2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan
diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk
keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau
menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih
besar;
3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan
wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat
dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO)
dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai
awal Kontrak.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Paragraf Kelima ...
- 101 -
Paragraf Keempat
Keadaan Kahar
Pasal 91
(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi
tidak dapat dipenuhi.
(2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
a . benc ana al am;
b . bencana non alam;
c . bencana sosial;
d . p emo g ok an;
e . kebakaran; dan/atau
f . gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.
(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK
secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 58 -
c. penyesuaian ...
Paragraf Kelima
Penyesuaian Harga
Pasal 92
(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan
ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam
Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen
Pengadaan;
b. tata cara perhi tungan penyesuaian harga harus
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak
Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan
dengan Harga Satuan timpang.
(2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah
sebagai berikut:
a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun
Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke- 13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/
mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan
Biaya Operas ional sebagaimana tercantum dalam
penawaran;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 59 -
Dalam ...
c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/
adendum Kontrak;
d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dar i luar neger i , menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat diber ikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh
k es al ahan Peny edi a Bar ang/ J as a di ber l akuk an
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah
antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
(3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+....... )
Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan
dilaksanakan;
Ho = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga
penawaran;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 60 -
Paragraf Keenam ...
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka a = 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+......dst adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan;
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke- 12
setelah penandatanganan Kontrak.
(4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri
teknis yang terkait.
(5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
(7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 xV2) + (Hn3 x V3) +......... dst
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian
Harga Satuan Barang/Jasa;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen
pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian
harga menggunakan rumusan penyesuaian
Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 61 -
Paragraf Ketujuh ...
Paragraf Keenam
Pemutusan Kontrak
Pasal 93
(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5%
(lima perseratus) dari nilai Kontrak;
b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
c. Penyedia Barang/ Jasa terbukt i melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan
yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang.
(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan
Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa
atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(4) Panitia/ ...
- 106 -
Paragraf Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 94
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam
Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk
mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut
dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian
sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf Kedelapan
Serah Terima Pekerjaan
Pasal 95
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia
Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan.
(3) Apabi la terdapat kekurangan dalam has i l peker jaaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima
Has i l Peker jaan melalui PPK memer intahkan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam
Kontrak.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 63 -
BAB VII ...
(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Kontrak.
(5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan
pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang
ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap
seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan
permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk
pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
(6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang
retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
(7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai
kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
(8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Beri ta Acara Serah
Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir
( Final Hand Over).
(9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 64 -
(4) Pendayagunaan ...
BAB VII
PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
Pasal 96
(1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:
a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi
dal am ne g er i , termasuk r anc an g b angun d an
perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;
b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa
nasional; dan
c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
(2) Kewaj iban K/L/D/ I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai
dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
(3) Perj anjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan
penggunaan:
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang
berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan
ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri
nasional; dan
c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 65 -
(7) Pengadaan ...
(4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:
a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam
negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan
kepada semua peserta;
b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus
diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil
produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang
dijual di dalam negeri;
c. dalam hal sebagian bahan untuk menghas i lkan
Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor,
dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam
negeri paling besar; dan
d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat
mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan
kemampuan atau potensi nasional.
(5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar
Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia
Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat
berperan sebagai sub -Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan
kebutuhan.
(6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat
diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan
yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal
mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja
Indonesia.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 66 -
(7) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen
dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus
diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen
yang masih harus diimpor; dan
b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang
yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,
jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen
Penawaran.
(8) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau
komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih
harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen
yang masih harus diimpor;
b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya
sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang
yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis,
jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen
Penawaran.
(9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
b. spesifikasi ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 67 -
(5) TKDN ...
b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri
belum memenuhi persyaratan; dan/atau
c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi
kebutuhan.
(10) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/
Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan
jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.
Pasal 97
(1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen
dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan
nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
(2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia
Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit
40% (empat puluh perseratus).
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling
sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa produk dalam
negeri.
(4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi
dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan
spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan
kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun
jumlah.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 68 -
(5) Preferensi ...
(5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Neger i yang di terbi tkan oleh Kementer ian yang
membidangi urusan perindustrian.
(6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada
ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Presiden ini.
Bagian Kedua
Preferensi Harga
Pasal 98
(1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan
pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri
melalui Pelelangan Internasional.
(2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan
pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi
hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam
negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua
puluh lima perseratus).
(4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang
di k eluar k an ol eh Menter i y ang membi dangi urus an
perindustrian.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 69 -
(8) Dalam ...
(5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling
tinggi 15% (lima belas perseratus).
(6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan
oleh Kontraktor nas ional adalah 7,5% (tujuh koma l ima
perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor
asing.
(7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa
adalah t ingkat komponen dalam neger i dikal ikan
preferensi harga;
b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga
penawar an y ang tel ah memenuhi per s y ar atan
administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;
c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai
berikut:
HEA = Harga Evaluasi Akhir.
KP = Koef i s ien Preferens i (Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/
Jasa).
HP = Har g a P en awar an (Har ga P en awar a n y ang
memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 70 -
BAB VIII ...
(8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA
yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai
pemenang.
(9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan
oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan
peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.
Bagian Ketiga
Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Pasal 99
(1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan
produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk
keperluan instansinya masing-masing.
(2) APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat
kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam
penggunaan produksi dalam negeri , termasuk audi t teknis
(technical audit) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan
Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.
(4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
BAB IX ...
- 115 -
BAB VIII
PERAN SERTA USAHA KECIL
Pasal 100
(1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas
peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
(2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA
mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa
untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan
Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
(4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:
a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana
Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin
menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi
yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil disetiap provinsi/kabupaten/kota.
(5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan
antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(6) Dalam ...
- 116 -
BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL
Pasal 101
(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/
Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluasluasnya
kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.
(2) Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional
ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris.
(3) Dalam hal terjadi penaf s i ran arti yang berbeda terhadap
Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
(4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor,
kredit lainnya dan/atau hibah:
a. di lakukan melalui persaingan usaha yang sehat;
b. di laksanakan dengan per syaratan yang pal ing
menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan
c. di lakukan dengan memaks imalkan penggunaan
komponen dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa
nasional.
(5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit
ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam
negeri.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 73 -
a.
(6) Dalam Dokumen Pengadaan yang di ikut i oleh Penyedia
Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut:
a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing
dengan industri dalam negeri;
b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara
pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan,
keahlian dan keterampilan; dan
c. ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat
mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.
BABX
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI
DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Pasal 102
(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah
Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan:
a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
(2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi,
standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
(3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/
potensi nasional dan standar nasional dalam hal:
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 74 -
(4) Dalam ...
a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;
b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
c. p e n yus un an HPS.
(4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan
mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa
nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.
(5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan
kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.
Pasal 103
(1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN,
wajib memahami:
a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/
Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau
dokumen kesepahaman; dan
b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan
Bar ang/ J asa setelah NPPLN/NPHLN di sepak ati
Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/
hibah.
(2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin
Kredi t Ekspor /Kredi t Swas ta As ing di lakukan melalui
Pelelangan/Seleksi internasional.
(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar
Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 75 -
(2) Perusahaan ...
(4) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi
internasional memasukkan penawaran administratif, teknis,
harga dan sumber pendanan beserta persyaratannya sesuai
dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
(5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dilakukan dengan metode perhitungan biaya
efektif.
BAB XI
KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 104
(1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
dan
c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 76 -
(2) Peru sahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha
dengan perusahaan nas ional dalam bentuk kemi traan,
subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan
nas i onal y ang memi l i k i k emampuan di bid ang y ang
bersangkutan.
BAB XII
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
Pasal 105
(1) Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan
kebutuhan Barang/Jasa K/L/D/I, sehingga keseluruhan tahapan
proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk K/L/D/I
dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan
dampak kerusakan lingkungan.
(2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam
Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu,
yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif
dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai
dengan karakteristik pekerjaan.
(3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan
ef i s iens i dan efekti f i tas pengadaan ( valueformoney).
BAB XIII ...
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Bagian Kedua ...
- 121 -
BAB XIII
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 106
(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara
elektronik.
(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara
e-tendering a t au e-purchasing.
Pasal 107
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan
untuk:
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
d. mendukung proses monitoring dan audi t; dan
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Pasal 108
(1) LKPP mengembangkan Si s tem Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara elektronik.
(2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung
penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
elektronik.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(6) ULP/ ...
- 122 -
Bagian Kedua
E-Tendering
Pasal 109
( 1) Ruang l ingkup e-tendering mel iput i proses pengumuman
Pengadaan Barang/ Jasa sampai dengan pengumuman
pemenang.
( 2) Para pihak yang ter l ibat dalam e-tendering sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan
Penyedia Barang/Jasa.
(3) E-tendering d i l ak s anak an den gan meng g unak an s i s t em
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
( 4) Apl ikasi e-tendering sekurang- kurangnya memenuhi unsur
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian
dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan
dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah
ditentukan.
( 5) Si s tem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE waj ib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas
dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik;
b. mengacu pada standar proses pengadaan secara
elektronik; dan
c. t i dak ter ik at pada l i sens i ter tentu ( freelicense).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 79 -
(3) ULP/ ...
(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE
terdekat.
Bagian Ketiga
E-Purchasing
Pasal 110
( 1 ) Dal am r a n gka E-Purchasing, s i s t em k a t alo g e l e k t r onik (ECatalogue)
sekurang-kurangnya memuat informasi tekni s dan
harga Barang/Jasa.
( 2 ) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh LKPP.
( 3 ) Dalam rangka pengelolaan s is tem katalog elekt ronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan
Kont rak Payung dengan Penyedia Barang/ Jasa untuk
Barang/Jasa tertentu.
Bagian Keempat
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 111
(1) Gubernur/Bupati/Wal ikota membentuk LPSE untuk
memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
(2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat
Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 80 -
BAB XIV ...
(3) ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan
Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan
Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE
terdekat.
(4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
a. admini s trator s i s tem elektronik;
b. unit regi s tras i dan ver i f ikas i pengguna; dan
c. unit layanan pengguna.
(5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur
operasional ser ta menandatangani kesepakatan tingkat
pelayanan ( Service Level Agreement) dengan LKPP.
(6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan s istem Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.
Bagian Kelima
Portal Pengadaan Nasional
Pasal 112
(1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.
(2) K/L/D/ I waj ib menayangkan rencana Pengadaan dan
pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing
dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
(3) Website mas ing-masing K/L/D/I waj ib menyediakan akses
kepada LKPP untuk memperoleh informas i sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(7) Dalam ...
- 125 -
BAB XIV
PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN
Bagian Pertama
Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 113
(1) Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari
Panglima TNI.
(2) Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri
pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam
negeri.
(4) Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam
negeri, Pengadaan alutsista dan almatsus sedapat mungkin
langsung dari pabrikan yang terpercaya.
(5) Pabr ikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja
sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan
alutsi s ta diatur oleh Menter i Per tahanan dengan tetap
berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 82 -
(2) Dalam ...
(7) Dalam melaksanakan Pengadaan alutsi s ta sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan
dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian
yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain
terkait.
(8) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara
Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai
pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
(9) Dalam melaksanakan Pengadaan almatsus sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi
yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi
industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.
(10) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan
almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8)
dikonsultasikan kepada LKPP.
Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
Pasal 114
(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik
Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada
ketentuan Peraturan Presiden ini.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 83 -
(2) Pimpinan ...
(2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di negara setempat dengan tetap
mengutamakan kepentingan nasional.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan
Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman
pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini.
(4) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada
LKPP.
BAB XV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pengendalian
Pasal 115
(1) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 84 -
(4) Hasil ...
(2) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi
Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 116
K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan
aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit
sesuai dengan ketentuan.
Bagian Ketiga
Pengaduan
Pasal 117
(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan
indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran
persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan
kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai
bukt i-bukt i kuat yang terkai t langsung dengan materi
pengaduan.
(3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang
dianggap beralasan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 85 -
c. membuat ...
(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi,
dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan
persetujuan Menteri /Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/
Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN
yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan
kepada LKPP dan BPKP.
(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan
setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya
kerugian negara.
Bagian Keempat
Sanksi
Pasal 118
(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah:
a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak
lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun,
baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan
prosedur yang telah di tetapkan dalam Dokumen
Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia
Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran
diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/
atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan orang lain;
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 86 -
(5) Ketentuan ...
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan
dalam Dokumen Pengadaan;
d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan/atau tidak dapat di terima oleh ULP/Pejabat
Pengadaan;
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dal am Pas al 99 ay at ( 3) , di temuk an adanya
ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa
produksi dalam negeri.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi berupa:
a . sanksi adminis t rat i f;
b. sanks i pencantuman dalam Daf tar Hi tam;
c . gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan
ketentuan.
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/
ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 87 -
Pasal 121 ...
(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan
huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
di sampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi
pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
(7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
a . di kenakan sanks i adminis trasi;
b. di tuntut gant i rugi ; dan/atau
c . dilaporkan secara pidana.
Pasal 119
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat
(1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.
Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari
keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(3) K/ ...
- 132 -
Pasal 121
Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian
negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali
perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan,
dan/atau tuntutan ganti rugi.
Pasal 122
PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat
dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.
Pasal 123
Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi
diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Pasal 124
(1) K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas
Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.
(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 89 -
(2) LKPP ...
(3) K/L/D/ I menyerahkan Daf tar Hi tam kepada LKPP untuk
dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
(4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan
Nasional.
BAB XVI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN
Bagian Pertama
Pelatihan
Pasal 125
(1) Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia
dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa.
(2) Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , di susun berdasarkan standar
kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang.
Bagian Kedua
Sertifikasi Sumber Daya Manusia
Pasal 126
(1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 90 -
Bagian Keempat ...
(2) LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang
memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi
Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP.
Bagian Ketiga
Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 127
Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa diatur sebagai berikut:
a. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan
Presiden ini berlaku;
b. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan
di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib
memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling
lambat 1 Januari 2012; dan
c. PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki
sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1
Januari 2012.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
(4) Pengaturan ...
- 135 -
Bagian Keempat
Pengembangan Profesi
Pasal 128
(1) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota
ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh jenjang karir sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai neger i yang di tugaskan sebagai PPK, anggota
ULP/Pejabat Pengadaan, memperoleh tunjangan profesi yang
besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 129
(1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola
kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka
Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden
tersendiri.
(2) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri.
(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/
Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden
ini.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Pasal 132 ...
(4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap
berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Presiden ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130
(1) ULP waj ib dibentuk K/L/D/ I pal ing lambat pada Tahun
Anggaran 2014.
(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani
keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(3) Pani tia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan
sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan
kewenangan Kelompok Kerja ULP.
Pasal 131
(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada
Tahun Anggaran 2012.
(2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan
Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan
Presiden ini ditetapkan.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
BAB XIX ...
- 1 3 7 -
Pasal 132
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:
1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1
Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman
pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007, tetap ber laku sampai dengan
berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar
nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat
Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah
ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak
penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
Pasal 136 ...
- 138 -
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam
Lampiran Peraturan Presiden ini, dan merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 134
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan
(Standard Bidding Document) d i a tu r d en g a n P e r a tu r a n Ke p a la
LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini
ditetapkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang
Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi
keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
Pasal 135
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1
Januari 2011.
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id
- 1 3 9 -
Pasal 136
Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat
pada tanggal 6 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd.
Dr. M. Iman Santoso
www.djpp.depkumham.go.id
depkumham.go.id

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar